Instansi utama telah mulai dipindahkan ke kota administrasi Sejong

 

Pemindahan kantor-kantor instansi pemerintah Korea Selatan telah mulai dilaksanakan pada tgl. 14 September.

Kantor perdana menteri mulai dipindahkan terlebih dahulu ke kota administrasi Sejong, termasuk 16 badan adiministrasi pusat dan 20 devisi dibawah kantor perdana menteri tersebut.


Terlebih dahulu, dalam tahun 2012 ini, 6 instansi dan 6 devisi bersamaan dengan kantor perdana menteri akan dipindahkan pada tahap pertama.

Kemudian, 6 badan administrasi lain dan 12 devisi dibawah kantor perdana menteri dijadwalkan akan dipindahkan pada tahun 2013 mendatang, dan sebagai tahap terakhir, 4 badan administrasi dan 2 devisi akan dipindahkan pada tahun 2014 ke depan.

Proyek pemindahan instansi-instansi utama pemerintah ke kota administrasi Sejong telah direncanakan untuk dilaksanakan sejak 10 tahun lalu. Pada bulan September tahun 2002, calon presiden partai Demokrat Roh Moo-hyun mengungkapkan pembangunan ibukota administrasi baru dalam janji kampanye pemilihan presiden pada saat itu.

Kota administrasi Sejong telah mengalami banyak kesulitan ditengah proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan awal.

Setelah pemerintahan dibawah mantan presiden Roh Moo-hyun dioperasikan, pembangunan ibukota administrasi baru mulai dilaksanakan. Namun, proyek itu terpaksa tertunda pelaksanaannya, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan pelanggaran pemindahan ibukota Seoul, berdasarkan undang-undang terkait.

Kemudian, pembangunan kota administrasi baru itu dapat dilaksanakan, setelah proyek itu berubah sebagai kota kompleks administrasi.

Akan tetapi, pemerintahan dibawah Presiden Lee Myung-bak merubah lagi sebagai kota bisnis berdasarkan kota pendidikan, teknologi dan ilmu pengetahuan.

Rancangan pemerintah itu gagal kembali akibat tantangan dari kalangan politisi, sehingga pembangunan kota administrasi Sejong dilaksanakan sejalan dengan rencana awal. Akhirnya, beberapa instansi pemerintah sedang dipindahkan ke kota administrasi Sejong saat ini.
Pemindahan tersebut dinilai untuk menciptakan perkembangn seimbang antara provinsi.



Source :kbsworld/IniSajaMo