Chung Hong-won resmi dilantik sebagai perdana menteri Korea Selatan

 

Pada tgl. 26 lalu di istana Chungwadae, Presiden Park Geun-hye telah menganugerahkan serfitikat pengangkatan kepada Chung Hong-won sebagai perdana menteri baru. Sebelumnya, parlemen Korea mengesahkan pencalonan perdana menteri melalui pemungutan suara.

Dalam upacara pelantikan, Chung Hong-won mengungkapkan bahwa dia akan berupaya untuk menyediakan lapangan kerja dan pelayanan kesejahteraan yang lebih nyaman. Dia menegaskan bahwa dalam era ekonomi kreatif, kreativitas merupakan daya saing dan lapangan kerja pun dapat diciptakan melalui kreativitas. Dia berjanji untuk melakukan upaya keras guna menjalin kerjasama dengan setiap instansi pemerintah secara lebih sistematis agar dapat menciptakan mesin pertumbuhan, pemasaran dan lapangan kerja baru.

Mengenai peranan ke depan sebagai perdana menteri, Chung Hong-won mengungkapkan bahwa dia akan menghormati otonomi setiap kementerian, namun tidak membiarkan adanya egoisme atau ketidakkerjasamaan. Selain itu, dia menambahkan bahwa dia akan memainkan peran utama agar pemerintah dapat dipercayai rakyat Korea melalui administrasi yang transparan.

Berlainan dengan sebelumnya, peranan perdana menteri dalam pemerintahan pada kali ini, Presiden Park Geun-hye mendapat perhatian lebih besar. Hal itu disebabkan adanya janji-janji kampanye yang telah dilontarkan oleh Park Geun-hye. Janji-janji tersebut akan menjadi beban bagi perdana menteri. Sewaktu berkampanye, Presiden Park Geun-hye pernah berjanji bahwa kekuasaan perdana menteri dapat dijamin dan dilindungi melalui hukum. Oleh karena itu, Chung Hong-won mendapat sorotan tajam apakah janji Presiden Park Geun-hye akan direalisasikan secara nyata.

Pada saat ini, pemerintahan Park Geun-hye mempunyai 3 tugas utama, yaitu ‘Kesejahteraan, Keamanan dan Perekonomian.’ Dengan demikian, diperkirakan perdana menteri akan diberikan tugas untuk menangani masalah kesejahteraan.

Sebelumnya, pemerintahan Park Geun-hye pernah menunjukkan struktur sirkulasi baik yang terdiri atas perkembangan dan kesejahteraan. Untuk kebijakan perkembangan, hal itu akan ditangani oleh wakil perdana menteri di bidang perekonomian. Sementara itu, kebijakan kesejahteraan akan diurus oleh kantor perdana menteri. Dengan demikian, dibawah kantor perdana menteri, dibentuk ‘komite kesejahteraan sosial’ untuk menjalankan setiap kebijakan kesejahteraan.

Sementara itu, pengesahan pencalonan perdana menteri dilaksanakan dengan lancar dengan 197 anggota parlemen setuju, 67 anggota menolak dan 8 anggota abstein. Dengan demikian, pemerintahan Park Geun-hye mampu mengatasi kesulitan besar dengan melantiknya perdana menteri pada hari ke-2 pelantikan presiden baru.

Namun demikian, diramalkan bahwa masalah ‘Ketiadaan Kabinet’ Pemerintahan baru dan masalah-masalah yang diakibatkannya akan berlansung selama waktu cukup lama, karena pertentangan antara partai berkuasa dan partai oposisi terhadap undang-undang struktur pemerintahan baru belum dituntaskan.




Source : KBS World